B I R O O R G A N I S A S I

Loading

WELCOME.

PERDA KELEMBAGAAN

PERDA KELEMBAGAAN

Kembangkan Budidaya Ikan Nila, Pj Bahtiar Dorong Sulbar Menjadi Pusat Komoditi Ikan Nila

MAMUJU - Pengembangan budidaya ikan nila menjadi perhatian Pj Gubernur Bahtiar agar ada di Sulbar.Bahkan, pemanfaatan lahan kosong akan didorong pembuatan kolam ikan nila tanpa pakai APBD."Budidaya ikan Nila hendak saya dorong menjadi sumber pendapatan baru masyarakat Sulbar. Kita jadikan percontohan untuk budidaya ikan nila. Kita buat tanpa pakai APBD,"

PERDA KELEMBAGAAN

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Gelar Rapat Asistensi Laporan Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Menindaklanjuti  hal tersebut,  Biro Organisasi  melaksanakan pembahasan/asistensi Laporan Kinerja Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.  Kegiatan yang berlangsung

biro organisasi

Smart Discusion Series Bahas  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik yang menjadi tuntutan terhadap pengelolaan sektor publik juga untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja instansi Pemerintah sekaligus menambah wawasan terhadap ASN, maka  Selasa (31 Oktober 2023)dilaksanakan

Biro Organisasi

Biro Organisasi laksanakan kegiatan Sosialisasi Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (EKPPP) tahun 2023.

Bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (EKPPP) tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik untuk kemudahan dalam menyiapkan bukti dukung (evidence) perangkat daerah yang akan dievaluasi. Kegiatan ini diikuti perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik baik tingkat provinsi maupun