Jaksel – Plt. Kepala Biro (Karo) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Subuki bersama Staf Ahli Gubernur Sulbar Djamila Haruna, mengikuti kegiatan SAKIP Award Tahun 2024 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu 02 Oktober 2024.
SAKIP Award 2024 dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan dibuka oleh MenPAN-RB Muhammad Azwar Anas.
Plt. Karo Organisasi Setda Sulbar, Subuki menyampaikan untuk tahun 2024 nilai SAKIP Pemprov Sulbar ada peningkatan yaitu nilai 68, 79 jika dibandingkan tahun 2023, yaitu perolehan nilai 68,32.
“Alhamdulillah, ada peningkatan 0, 47 poin, artinya Pemprov Sulbar hanya butuh 1,22 untuk dapat mencapai Sakip BB, (70,01),’’ jelas Subuki, usai menghadiri kegiatan itu.
‘’Kita sangat berharap Pemprov Sulbar dapat memperoleh kategori BB sebab sudah 5 tahun kita meraih kategori B,” sambungnya.
Sementara, Staf Ahli Gubernur Sulbar Djamila Haruna yang hadir mewakili Sekda Provinsi Sulbar menyatakan, SAKIP Sulbar akan lebih cepat meningkat apabila perangkat daerah kerja kolaborasi dalam membantu masyarakat miskin, mengurangi pengangguran dan IPM yang masih di bawah IPM Nasional.
‘’Saya kira ini sejalan dengan komitmen Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin yang bekerja keras mendorong perangkat daerah teknis dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran, serta pemberian beasiswa, apalagi tema evaluasi SAKIP 2024 yaitu pengentasan kemiskinan,’’ ucapnya.
Sebelumnya dalam pembukaan SAKIP Award Tahun 2024, MenPAN-RB, Muhammad Azwar Anas menekankan tata kelola birokrasi harus menyeimbangkan besaran anggaran kemiskinan yang memberi dampak optimal bagi penurunan kemiskinan.
‘’Ya, tata kelola birokrasi harus optimal agar anggaran kemiskinan dapat berdampak pada penurunan kemiskinan,” kata Azwar Anas dalam sambutannya.
Disampaikan, Pemerintah Indonesia telah menyusun strategi untuk memastikan reformasi birokrasi dapat menyasar masalah-masalah utama pembangunan.
“Salah satu strategi tersebut adalah dengan menjalankan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan di pemerintah daerah yang masih memiliki masalah kemiskinan,’’ ujar Azwar Anas.
Ia menambahkan, selama indikator kemiskinan masih meningkat, pengangguran masih tinggi dan IPM masiih rendah maka pemerintah daerah tidak akan bisa mendapatkan nilai SAKIP BB.
Penulis : Biro Organisasi Setda Sulbar
Editor : humassulbar