Loading
Sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 296 Tahun 2023 Tentang Satuan Tugas Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak dan Pengendalian Inflasi (4+1) Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dan hasil Rapat Koordinasi antara Biro Organisasi dan Unsur pemerintahan se Kecamatan Budong-Budong, Kamis (10 Agustus 2023) Tim
Plh. Karo Organisasi Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik di Pasangkayu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat senantiasa berupaya terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesa (KEMENPAN RB RI) memiliki Program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pellayanan Publik (PEKPPP 2023. Program ini bersifat mandatori dengan bekerjasama dgn Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai pelaksana Program PEKPPP membentuk tim evaluasi yg direkomendasi Kementerian
Rapat Pimpinan Semester I Dilaksanakan di Bumi Assamalewuang Sebagai amanat ketentuan Pasal 181 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Kerja Pimpinan dalam rangka Evaluasi Kinerja OPD
Plh. Karo Organisasi Hadiri Pembukaan Festival Kota Tua di Majene Sebagai upaya menjaga kelestarian budaya di Provinsi Sulawesi BArat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sulawwesi Barat menyelenggarakan Festival Kota Tua dan Festival Keris. Kegiatan budaya ini berlangsung Minggu (25 Juni2023) bertempat di Pelataran Boyang Assamalewuang Kabupaten Majene
Biro Organisasi Adakan Sosialisasi Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 Sehubungan dengan perubahan dan penajaman target dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terangkum dalam Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Refomasi Birokrasi 2020- 2024,
Bagian Reformasi Birokrasi adakan Rapat KoordinasiDalam rangka mengoptimalkan pengisian data dukung/eviden pelaksanaan RB diinternal Biro Organisasi Tahun 2022 & 2023 dan juga sebagai tindaklanjut dari Monitoring Pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang pada Surat Perintah Tugas Nomor 3001.05.00/556/ST/2023, Bagian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja melaksanakan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat khususnya pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kegiatan ini dihadiri para kepala Cabang Dinas dan
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkab Mamuju Melakukan Konsultasi Terkait Penataan KelembagaanPenataan kelembagaan negara merupakan penyesuaian keberadaan lembaga negara dengan dasar tugas pokok dan fungsinya yang tidak tumpang tindih dengan lembaga negara yang sudah diatur dalam konstitusi. Di dalam UUD NRI 1945 dari 21 bab yang ada terdapat 11 bab yang
Selasa 6 Juni 2023 telah dilakukan "Exit meeting", dengan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.Mewakili Kepala Biro Organisasi yg sedang mengikuti kegiatan bersama Pj.Gubernur Sulbar di Tobadak Mamuju Tengah.Kabag Tatalaksana dan Pelayanan Publik Subuki, S.Pd.,M.A.P memimpin rapat Exit meeting tersebut.Pada acara ini Pengendali Teknis Ary T.Suly dan ketua Tim